Kepala DPMPTSP Pati Sugiyono (foto: suaramuria.com)

PATI, suaramuria.com -Pandemi virus korona (Covid-19) tidak menyurutkan masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mengingat, retribusi yang masuk dari pelayanan tersebut masih relatif tinggi.

“Masyarakat antusias mengurus IMB di tengah Covid-19. Dari Januari hingga Juli retribusi IMB yang masuk sudah mencapai Rp 1,2 miliar,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sugiyono, Sabtu (22/8).

Retribusi tersebut tidak hanya dari IMB perorangan, tetapi juga badan usaha. Bahkan, dia menyebut bertumbuhnya investasi melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh besar pada retribusi.

BACA JUGA: Optimisme Membuka Peluang Baru di Tengah Pandemi

“Investasi dari perusahaan besar tidak hanya membuka peluang kerja bagi warga Pati, tetapi memberi kontribusi besar bagi daerah melalui retribusi dan pajak,” katanya.

Dia mengapresiasi antuasias masyarakat dalam menaati ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kesadaran dalam mengurus IMB tidak sebatas taat aturan, tetapi memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Sugiyono menjelaskan, bangunan yang telah ber-IMB mendapat perlindungan hukum. Selain itu, memiliki kepastian investasi karena bangunan yang disertai IMB dapat meningkatkan harga jual.

Berbagai manfaat tersebut selayaknya lebih membuka kesadaran sekaligus memotivasi masyarakat untuk memenuhi ketentuan regulasi. Tidak hanya manfaat bagi pemegang izin, kesadaran mengurus IMB secara tidak langsung berdampak meningkatnya pendapatan daerah.

Adapun regulasi yang mendasari keharusan pengurusan IMB tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pati Nomor 9 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Regulasi tersebut juga mengatur ketentuan pelayanan dengan prinsip prosedur sederhana, mudah, dan aplikatif. Termasuk pelayanan cepat, terjangkau, dan tepat waktu.

“Karena banyak manfaatnya, maka kami dan Pak bupati mengharapkan setiap bangunan disertai IMB,” tandasnya.

DMPTSP terus meningkatkan mutu pelayanan perizinan. Belakangan, pihaknya tidak hanya membuka pelayanan melalui daring (online), tetapi juga tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Saat ini, lanjut dia, DPMPTSP bersama pihak terkait intensif mempersiapkan mal pelayanan publik (MPP). Pelayanan di dalamnya lebih luas, mengingat banyak instansi vertikal dan BUMN yang terlibat.(SRM)

Tinggalkan Balasan