Joko Wahyono, Kasi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pati. (foto: suaramuria.com)

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku bendahara umum negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Mandiri untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN. SP2D terbit setelah adanya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satuan kerja (Satker) yang diterima KPPN.

Anjungan SP2D Mandiri merupakan  proses berkait penggunaan anggaran dari SPM sampai terbitnya SP2D yang dilakukan oleh Satker sendiri dengan menggunakan mesin yang terkoneksi jaringan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Adapun proses pencairan dana dapat dilakukan Satker melalui tahapan internal dan eksternal. Tahapan internal diawali dengan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (Sakti) Sakti bagi Satker pengguna atau Sistem Aplikasi Satker (SAS).

Selanjutnya diteruskan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PIN KPA. Atas dasar SPP tersebut dibuatkan SPM. Setelah menjadi SPM  dilengkapi data pendukung segera  diantar oleh petugas pengantar SPM KPPN.

Kemudian dilanjutkan untuk tahapan eksternal. SPM yang terbit diserahkan kepada petugas Front Office (FO) KPPN untuk diteliti kelengkapan dokumen. Setelah semua lengkap dan benar, dilakukan konversi untuk dilanjutkan proses validasi pada SPAN dan akan menjadi SP2D dalam waktu tidak lebih dari satu jam.

Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 Kementerian Keuangan (Kemenkeu ), khususnya Ditjen Perbendaharaan meniadakan pelayanan langsung kepada stakeholders. Pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan  teknologi informasi.  Termasuk mendorong sumber daya manusia (SDM) untuk menyesuaikan kondisi terkini.

Belakangan, SPM disampaikan ke KPPN melalui elektronik SPM berbasis web (E-SPM) sehingga petugas pada masing-masing Satker tidak perlu lagi datang secara fisik. SPM yang di-upload Satker diunduh FO KPPN untuk diteliti serta dilanjutkan dengan melakukan konversi dan validasi melalui SPAN. Setalah itu diterbitkan SP2D.

Saat ini proses pencairan dana APBN melalui Ditjen Perbendaharaan dapat diselesaikan relatif lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu lantaran perubahan regulasi yang memotong alur proses bisnis.

Perubahan tersebut menuntut insan perbendaharaan melakukan penyesuaian untuk menggapai nilai kesempurnaan. Prinsip continues improvement menjadikan penyesuaian yang dilakukan insan perbendaharaan atas sistem berbasis teknologi tidak terlalu mengalami kesulitan.

Bahkan,  ada  harapan lebih, yakni Anjungan SP2D Mandiri (ASM) yang merupakan peningkatan dari E-SPM. SP2D Mandiri mengadopsi proses bisnis Anjungan Tunai Mandiri  atau Automated Teller Machine (ATM) pada perbankan.Dalam konteks perbendaharaan, SP2D dapat dicetak secara mandiri melalui perangkat mirip ATM. Untuk dapat dilayani di anjungan SP2D Mandiri membutuhkan kartu SPM, yang merupakan out put dari proses pengajuan pencairan di tingkat Satker.

Data Base

Untuk mendukung sistem itu, proses pembuatan SPM oleh satker harus sudah terkoneksi dengan data base SPAN yang terekam dalam kartu SPM. Pola itu menyesuaian pasal 61 ayat (2) PMK.190/PMK.05/2012. Ketentuan tersebut menyangkut penelitian SPM yang meliputi kelengkapan dokumen dan kebenaran SPM. Kartu SPM  harus mampu mengakomodir kelengkapan dokumen dan kebenaran SPM secara sistem untuk dapat diterima mesin Anjungan SP2D Mandiri.

Cara kerja mesin ASM yang praktis membuat bendahara pengeluaran Satker lebih mudah dan cepat dalam merealisasikan anggaran. Mereka cukup memasukkan kartu SPM sebagai pembaca dan penerima data ke dalam mesin ASM. Setelah data terbaca lalu dikirim ke sistem SPAN. Saat berhasil membaca data dalam kartu SPM Satker, maka mesin ASM akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number). PIN bendahara pengeluaran ini disertakan pula kode nomer transaksi SPM dan kode satker untuk mempermudah data base SPAN membaca.

Sebagai ilustrasi, Kantor Kemenag Rembang BAES 02501 kode satker 417187 dan kode PIN bendahara pengeluarannya (XXXX) dengan pengajuan SPM No: 001. Maka saat di mesin ASM memasukan PIN 001417187XXXX. Data PIN tersebut akan dikirim ke sistem komputerasi SPAN yang bersangkutan. Data PIN bersifat pribadi dan rahasia.

Semua informasi ini akan dikirim ke host Card Center melalui saluran komunikasi sehingga transaksi akan tercatat oleh SPAN. Setelah data-datanya selesai diproses di sistem komputer SPAN, maka data tersebut akan dikirim kembali ke kartu SPM. Bendahara pengeluaran Kemenag Rembang akan mendapatkan Stroke bukti transfer uang dari bank operasional ke rekening penerima (SP2D).

Dampak dan Kelebihan

Terdapat sejumlah dampak dalam penerapan ASM.  Di antaranya  sistem dan pola  kerja yang berbeda. Membutuhkan penyesuaian tata dan prosedur kerja dalam pemberlakuan ASM. Selain itu memberi ruang gerak yang luas bagi Satket dalam semua aktivitas, berikut tanggung jawabnya. Itu sebagai bentuk reformasi administrasi, seperti yang diatur dalam UU RI No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Reformasi tersebut berupa perubahan dari financial administrasi menjadi financial management.

Kemudian, ada konsekuensi lain, yakni pengadaan mesin serta jaringan ASM yang banyak dan besar sehingga membutuhkan biaya. Ada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang perlu disediakan sarana dan prasarana tersebut.

Perlunya keamanan dalam sistem SPM, mulai dari aplikasi yang mensyaratkan adanya PIN bendahara pengeluaran, PPK, PPSPM, dan KPA. Sekaligus keamanan sarana dan prasarana mesin ASM yang tersebar di berbagai daerah serta data transaksi pencairan dana pada KPPN. Dampak lainnya, yakni perlunya perubahan SOP terkait pencairan dana serta landasan hukum (peraturan).

Sementara, SP2D Mandiri memiliki manfaat dan kelebihan. Di antaranya, peningkatan pelayanan serta efektif dan efisien. Penerapan sistem tersebut juga lebih memudahkan semua pihak, baik KPPN maupun stakeholders. Mengingat, kartu  SPM lebih ringkas dan mudah dibawa. Selain itu mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan surat perjalanan dinas untuk mengantar SPM.(*)

 

Penulis: Joko Wahyono, Kasi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pati

Tinggalkan Balasan